Pencegahan

Pengertian Pencegahan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 adalah larangan yang bersifat

sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Syarat Pencegahan

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa diatur bahwa Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung

Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam

melunasi utang pajak.

Dengan demikian, Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau

atasan Pejabat yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

menegaskan bahwa Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan

pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka

pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-syarat,

baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah

tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam

melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat

selektif dan hati-hati. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian,

pencegahan Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh

karena itu, sekalipun terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan pencegahan,

tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapat dilaksanakan. Yang

dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undangundang

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang, antara lain menentukan

bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri

sepanjang menyangkut urusan piutang negara.


Sumber : Advianto, LY Hari Sih. (2008). Modul Tindakan Penagihan Pajak. Jakarta: Pusdiklat Pajak

Read More

Lelang

Lelang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran

harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon

pembeli. Sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan

pengertian lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman

Lelang. Selanjutnya pengertian Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada

masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun

peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Penjualan lelang mempunyai tujuan agar penjualan barang hasil sitaan

menjadi terbuka, dan dapat membentuk harga wajar, serta secara tidak langsung

masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan lelang tersebut. Selain itu, penjualan

melalui lelang juga dimaksudkan agar penjualan barang yang merupakan wujud

eksekusi dari tindakan penagihan dapat diketahui masyarakat dan dapat

menimbulkan efek jera bagi Penanggung Pajak, serta memberikan detterent effect

bagi masyarakat Wajib Pajak.

Syarat lelang adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan

lelang, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 174/PMK.06/2010 diatur bahwa Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan

syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang

akan dilelang;

b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau

c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang

(aanwijzing).


Sumber : Advianto, LY Hari Sih. (2008). Modul Tindakan Penagihan Pajak. Jakarta: Pusdiklat Pajak

Read More

JENIS PAJAK & FUNGSINYA

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1.Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

3.Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

a.Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b.Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c.Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
d.Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e.Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4.Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1.Pajak Propinsi

a.Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.Pajak Kabupaten/Kota
a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g.Pajak Parkir.

Manfaat Pajak 

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Read More