Pencegahan

Pengertian Pencegahan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 adalah larangan yang bersifat

sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Syarat Pencegahan

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa diatur bahwa Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung

Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam

melunasi utang pajak.

Dengan demikian, Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau

atasan Pejabat yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

menegaskan bahwa Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan

pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka

pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-syarat,

baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah

tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam

melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat

selektif dan hati-hati. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian,

pencegahan Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh

karena itu, sekalipun terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan pencegahan,

tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapat dilaksanakan. Yang

dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undangundang

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang, antara lain menentukan

bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri

sepanjang menyangkut urusan piutang negara.


Sumber : Advianto, LY Hari Sih. (2008). Modul Tindakan Penagihan Pajak. Jakarta: Pusdiklat Pajak

Posted in: Pencegahan